“Setiap program yang didanai melalui APBD harus berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Momentum evaluasi pertanggungjawaban ini kita gunakan untuk memetakan capaian apa saja yang sudah berjalan baik, sekaligus mengidentifikasi titik lemah yang harus segera diperbaiki dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” pungkasnya.
Di akhir raker, Komisi I mendesak Kesbangpol untuk melahirkan inovasi baru dalam program pembinaan demokrasi dan penguatan nilai kebangsaan demi menjaga kondusivitas wilayah. Rekomendasi konstruktif yang dihasilkan dari rapat ini nantinya akan dijadikan cetak biru (blueprint) guna menyempurnakan formulasi kebijakan dan postur penganggaran ke depan, sehingga APBD Kabupaten Cirebon benar-benar mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. (rls/hms)