CIREBON – Kegiatan reses masa persidangan ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon di Kecamatan Depok diwarnai banjir keluhan dari masyarakat. Sejumlah persoalan krusial mencuat dalam forum tersebut, mulai dari penumpukan sampah yang meluber ke jalan hingga kendala Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh warga saat menghadiri agenda jaring aspirasi yang digelar oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Tatang Ismail, S.Sy., di Kecamatan Depok, Kamis malam (25/6/2026).
Salah satu perwakilan warga Desa Kejuden, Ruslani, menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) di Blok Petapan yang kian memprihatinkan karena kapasitasnya sudah melebihi daya tampung. Ruslani menyebut volume sampah yang terus melonjak tidak diimbangi dengan armada pengangkutan yang memadai.
Baca Juga:Usung Tema Akulturasi Budaya Jepang-Cirebon, Wali Kota Cirebon dan Istri Raih Juara Terunik di PKJB 2026Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Irigasi Miliaran Rupiah di Losari Cirebon Dikritik Warga
”Tumpukan sampah sudah melebihi kapasitas penampungan. Bahkan sebagian sampah mulai meluber hingga mendekati badan jalan dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas,” ujar Ruslani di hadapan legislator.
Selain isu lingkungan, Ruslani juga mengeluhkan karut-marut pelaksanaan SPMB tingkat atas. Banyak lulusan dari wilayah Depok kesulitan mendapatkan kuota di SMA negeri terdekat. Warga menduga sekolah-sekolah di wilayah mereka justru lebih banyak menampung siswa dari luar daerah, sehingga mempersempit kesempatan anak-anak lokal.
”Kalau untuk tingkat SMP mungkin masih bisa tertampung. Tapi untuk jenjang SMA, banyak anak-anak kami yang kesulitan masuk sekolah di wilayah Depok dan sekitarnya,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Tatang Ismail menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon untuk mengatasi persoalan sampah. Tatang menjelaskan, penumpukan ini merupakan dampak domino pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, yang memicu kendala pada rantai transportasi dan distribusi sampah.
Terkait polemik SPMB, Tatang berjanji akan membawa masalah ini ke tingkat pembahasan dinas terkait dan provinsi agar ada evaluasi serta solusi konkret bagi akses pendidikan warga setempat. (adv)