Evaluasi ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, guna menentukan sasaran intervensi gizi yang paling efektif. Hal ini penting mengingat alokasi anggaran MBG 2027 masih bersumber dari pos belanja pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan surat resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN menerima pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat pada 2027.
Meski demikian, BGN masih melakukan kajian mendalam terhadap data sasaran penerima manfaat sepanjang sisa tahun 2026. Hasil kajian ini nantinya akan menentukan kebutuhan anggaran final untuk tahun depan.
“Beberapa skenario sudah kami uji coba, namun untuk angka final masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kemenkeu dan Bappenas. Yang pasti, akan ada efisiensi yang cukup signifikan,” tutup Arumsari. Dengan pendekatan baru ini, BGN optimistis tujuan perbaikan gizi nasional tetap tercapai dengan pengelolaan anggaran yang lebih hemat dan tepat guna. (red)
