Sebagai solusi taktis, Gubernur mengusulkan agar para petani beralih ke sistem pertanian tumpang sari atau melakukan rotasi tanaman secara berkala. Langkah ini dinilai efektif untuk mengembalikan struktur biologi tanah. Ia pun menginstruksikan Dinas Pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mewajibkan skema selingan komoditas secara periodik.
“Dinas Pertanian harus mengawal ini. Setahun sekali, lahan wajib diselingi dengan menanam kedelai atau kacang tanah (suuk dalam bahasa Sunda). Pola rotasi ini mutlak dilakukan demi menjaga kontinuitas kesuburan tanah kita. Tanpa adanya jeda dan variasi tanaman legum, tanah akan menanggung beban kimiawi yang sangat berat,” tegasnya.
Dukungan terhadap gerakan swasembada ini juga disuarakan oleh pemerintah pusat. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo. Dalam pemaparannya, Hashim membeberkan realitas ekonomi makro di mana Indonesia sejauh ini masih bertumpu pada pasokan kedelai impor dari negara-negara sekutu dagang seperti Brazil, Argentina, hingga Amerika Serikat. Ketergantungan struktural ini dinilai membebani kas negara karena transaksi harus diselesaikan menggunakan mata uang Dolar AS.
Baca Juga:Akses Pendidikan Diperluas, Disdik Jabar Perpanjang Masa Pengisian Data PCMB 2026Genjot Pasar Internasional, Disperindag Jabar Gelar WIITEX 2026 untuk Perkuat Komoditas Teh, Kopi, dan Kakao
Maka dari itu, dengan komitmen swasembada yang dimulai dari daerah seperti Indramayu, ketergantungan terhadap pasar global secara perlahan dapat dipangkas. Jika pasokan dalam negeri telah mandiri, stabilitas harga pangan di tingkat bawah akan terjaga, sehingga masyarakat luas dapat menikmati komoditas olahan harian seperti tahu dan tempe dengan harga yang jauh lebih murah dan stabil.
Hashim memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius, yakni merealisasikan perluasan area penanaman kedelai hingga mencapai satu juta hektare di seluruh wilayah Indonesia. Target tersebut dipatok guna mencapai swasembada total dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Sebagai bentuk intervensi nyata, pemerintah pusat berkomitmen untuk mendistribusikan bibit varietas unggul secara gratis kepada seluruh jaringan petani nasional.
Senada dengan visi tersebut, Penasehat Koperasi Bareng Bareng Sugih (BBS), Mulyadi, yang juga hadir di lokasi, menilai bahwa program penanaman kedelai massal ini merupakan kebijakan jangka panjang yang sangat strategis. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan ketahanan pangan negara, tetapi juga menjadi instrumen efektif untuk mendongkraf taraf hidup dan kesejahteraan para petani lokal melalui kepastian serapan pasar.