Bupati Imron menegaskan, kokohnya SPI merupakan fondasi krusial dalam mengejawantahkan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Lewat sistem pengawasan yang adaptif dan efektif, setiap pos penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan presisi, tepat sasaran, dan bebas dari penyelewengan.
“Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah harus mampu memberikan stimulasi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan dan pengendalian internal ini akan terus kami perketat demi memastikan anggaran benar-benar murni digunakan untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Dampak Nyata pada Kesejahteraan Publik
Lebih jauh, Imron memaparkan bahwa kesehatan postur anggaran daerah memiliki korelasi linier dengan kualitas pembangunan di lapangan. Ketika keuangan daerah dikelola secara akuntabel dan bertanggung jawab, maka eksekusi program-program pembangunan dipastikan berjalan jauh lebih efektif.
Baca Juga:Jalan Rusak Karangsembung Direspons Cepat: Pemkab Cirebon Sepakati Perbaikan Darurat dan Pengecoran Permanen​Proses SPMB Jabar 2026 Dimulai, KDM Imbau Orang Tua Siswa Tidak Panik
Efek domino dari pengelolaan anggaran yang sehat ini diklaim akan langsung menyentuh sektor-sektor pelayanan publik yang vital. Mulai dari peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pemerataan akses pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor strategis lainnya.
“Kepercayaan publik adalah amanah tertinggi yang harus kami jaga lewat kinerja yang bersih dan pengelolaan anggaran yang transparan. Capaian WTP ke-11 ini tidak membuat kami berpuas diri, melainkan menjadi bahan bakar motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Cirebon untuk terus mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan ke tingkat yang lebih baik,” pungkas Imron.
Melalui keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-11 secara beruntun ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali mempertegas posisinya sebagai daerah yang menempatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi fiskal sebagai pilar utama penyangga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (rif/dbs)