“Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan kedepan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI,” ujar gubernur.
Upaya yang sama juga perlu dilakukan untuk wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya dan Tasikmalaya. Upaya jangka pendek dengan sosialisasikan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi, seperti waste to energy dan waste to fuel.
“Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah,” tuturnya.
Baca Juga:Mengaku Bukan Dalang, Eks Petinggi BGN Buka Suara: Saya Siap Bongkar Nama-nama Elite di Kasus MBGPolda Jabar Gelar Operasi Patuh Lodaya 2026, Targetkan Transparansi Melalui Penegakan Hukum Elektronik
Jendral Maruli terkesan dengan gerak cepat KDM yang sudah melihat potensi masalah besar bakal terjadi karena permasalahan sampah dan kemarau panjang.
“Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik, kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar,” ujarnya.
Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah tampak dari pembangunan waste to fuel di beberapa lokasi di Jabar, seperti di TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor dan di TPA Sarimukti KBB. Menurutnya, waste to fuel di Sarimukti siap mengolah sampah saat ini sebanyak 10 juta ton atau hampir separuh dari kapasitas yang ada saat ini sebanyak 25 juta ton.
Pengolahan dengan insenerator bersuhu diatas 800 derajat celcius juga sudah mulai beroperasi di Ciwastra Kota Bandung pada bulan Mei lalu. Insinerator tersebut memiliki kapasitas pembakaran sebesar 800 ton per hari.
“Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun,” tuturnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan kemarau panjang yang bakal terjadi di Jabar. Bahkan musim kemarau sudah mulai terjadi diwilayah pesisir pantai utara Jabar.
“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” jelasnya.