Lebih jauh, Fahmi menjelaskan bahwa kontribusi jalan tol tidak boleh hanya dilihat dari nominal angka pajak yang mendekati angka Rp10 miliar per tahun tersebut. Menurutnya, keberadaan jalur bebas hambatan ini memicu efek domino (multiplier effect) yang luar biasa bagi denyut nadi perekonomian makro maupun mikro di Cirebon.
Infrastruktur ini terbukti mengakselerasi perputaran barang dan jasa, memangkas biaya logistik, serta membuka aksesibilitas wilayah. Kondisi tersebut secara otomatis menstimulasi lahirnya simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru di sekitar koridor tol, menarik minat investor kakap untuk menanamkan modal, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah secara regional. Seiring dengan menggeliatnya aktivitas korporasi dan industri tersebut, potensi serapan pajak dari sektor-sektor turunannya pun dipastikan ikut terkerek naik.
“Capaian penerimaan pajak jalan tol yang konsisten menyentuh angka hampir Rp10 miliar per tahun ini menegaskan posisi strategis sektor infrastruktur dalam struktur PAD kita. Seluruh raihan pendapatan ini dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk stimulus pembangunan, mulai dari perbaikan jalan antar-kecamatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, penataan mutu pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” tambah Fahmi.
Baca Juga:Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Dedi Mulyadi Dorong Sinergi dan Mitigasi Hukum Bareng Kajati Jabar BaruDPRD Kabupaten Cirebon Godok Raperda Insentif Investasi demi Dongkrak Ekonomi dan Lapangan Kerja
Menutup keterangannya, Fahmi menegaskan komitmen penuh Bapenda Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan ekspansi dan optimalisasi terhadap seluruh potensi pajak daerah terpendam guna memperkuat roda fiskal mandiri. Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dinilai menjadi kunci utama agar anggaran pembangunan daerah tidak melulu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Penerimaan pajak dari berbagai sektor potensial akan terus kami maksimalkan melalui inovasi pelayanan dan akurasi data. Target kami adalah memastikan modal fiskal daerah kuat, sehingga program pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik prima yang didambakan masyarakat Kabupaten Cirebon dapat terwujud secara merata,” pungkasnya. (rif/dbs)