“Saya melihat masih ada oasis yang benar-benar murni dan orisinal di negeri ini, dan tempat itu bernama Papua. Di daerah kami di Pulau Jawa, kemurnian seperti ini sudah hampir mustahil untuk ditemukan lagi akibat industrialisasi. Di tanah Papua ini, kita semua masih bisa menghirup kejernihan udara, menikmati kejernihan air, dan memandang bentang alam yang luar biasa indah. Ini adalah berkah yang harus dipertahankan dengan segala daya upaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa kehancuran ekosistem Papua tidak hanya akan memicu bencana alam fisik, melainkan juga berimplikasi langsung pada runtuhnya tatanan sosial-budaya masyarakat setempat. Hubungan antara masyarakat adat Papua dan alam lingkungannya bersifat eksistensial dan spiritual, bukan sekadar hubungan ekonomi.
“Jika Papua sampai kehilangan kelestarian alamnya, maka secara otomatis ketahanan sosial masyarakatnya akan melemah. Sistem keyakinan tradisi terhadap leluhur mereka akan terputus seketika oleh kehancuran ekologi. Ketika alam rusak, identitas mereka sebagai manusia adat pun ikut sirna,” papar KDM mengingatkan dampak psikologis dan sosiologis dari deforestasi.
Baca Juga:Usung Misi Perkuat Jati Diri, DPRD dan Budayawan Dorong Penguatan Historis Hari Jadi Kabupaten CirebonTokoh Buntet Pesantren, KH Adib Rofiuddin Izza Tutup Usia : Sejumlah Tokoh Nasional Lepas Jenazah Ke Cirebon
Menyikapi tantangan tersebut, Dedi Mulyadi mendesak agar formulasi tata ruang dan kebijakan pembangunan di Papua ke depan wajib berlandaskan pada pemuliaan nilai budaya, kearifan lokal, serta penghormatan mutlak terhadap alam. Regulasi harus disusun secara inklusif dengan menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton yang terasing di atas tanah kelahirannya sendiri.
Ia juga memberikan catatan kritis terhadap sektor investasi modern agar tidak melumat identitas lokal yang khas. Secara konkret, KDM mengusulkan sebuah kebijakan progresif di mana seluruh infrastruktur publik, gedung perkantoran pemerintah, hotel, fasilitas sekolah, hingga stadion olahraga di Papua diwajibkan mengadopsi struktur arsitektur asli khas Papua sebagai representasi visual kedaulatan budaya.
“Papua harus dibangun seutuhnya untuk kemaslahatan dan masa depan orang Papua. Jangan sampai arus modernisasi yang tidak terkendali membuat anak cucu Papua di masa depan merasa asing dan kehilangan memori kolektif, seolah-olah mereka tidak lagi tinggal di kampung halaman mereka sendiri,” jelasnya lagi.