Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai

Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai
DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
0 Komentar

JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara maupun masyarakat memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pembaruan sistem hukum nasional. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat instrumen negara dalam menelusuri, mengamankan, menyita, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama kejahatan korupsi yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Puan didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Baca Juga:Babakan Gebang Jadi Sorotan Panen Raya, Prof Rokhmin Dahuri Bedah Tujuh Jurus Kesejahteraan PetaniSerapan CSR Kota Cirebon Masih Jauh dari Potensi, DPRD Desak Optimalisasi Tim Fasilitasi

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut. Setelah mendengarkan laporan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan dalam forum rapat paripurna.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh peserta sidang. Puan kemudian mengetukkan palu sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Berdasarkan laporan pimpinan sidang, rapat paripurna tersebut dihadiri 361 anggota DPR dari total 573 anggota. Kehadiran perwakilan pemerintah juga turut menandai proses pengambilan keputusan, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Penantian Panjang Selama 18 Tahun

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi penanda berakhirnya perjalanan legislasi yang berlangsung cukup panjang. Regulasi tersebut telah diusulkan sejak 2008, tetapi baru mendapatkan pembahasan intensif di DPR pada periode sekarang.

0 Komentar