Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai

Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai
DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
0 Komentar

Meski demikian, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang. Prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara, melalui pemeriksaan pengadilan, serta memberikan ruang pembelaan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan sah atas aset tersebut.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menjelaskan bahwa RUU tersebut pada prinsipnya mengatur mekanisme perampasan aset melalui proses pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana. Pemerintah menilai pengaturan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar.

Tidak Hanya Korupsi, Penipuan Digital Juga Menjadi Sasaran

Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan regulasi tersebut. Selain tindak pidana korupsi, pengaturan tersebut mencakup sejumlah kejahatan lain, di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Baca Juga:Babakan Gebang Jadi Sorotan Panen Raya, Prof Rokhmin Dahuri Bedah Tujuh Jurus Kesejahteraan PetaniSerapan CSR Kota Cirebon Masih Jauh dari Potensi, DPRD Desak Optimalisasi Tim Fasilitasi

Regulasi tersebut juga memberikan perhatian terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat secara luas.

Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban sebagai salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengaturan perampasan aset.

Menurutnya, perluasan cakupan tersebut penting karena perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai modus kejahatan ekonomi yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, instrumen perampasan aset diharapkan tidak hanya berfungsi dalam penanganan perkara korupsi, tetapi juga mampu mendukung pemulihan kerugian akibat berbagai bentuk kejahatan ekonomi.

Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Pidana

Hal penting lainnya yang ditegaskan dalam regulasi tersebut adalah bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan. Artinya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut telah dirampas oleh negara.

Ketentuan tersebut juga tetap membuka kemungkinan penerapan ancaman pidana berat, termasuk pidana mati, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pengaturan tersebut, perampasan aset dan pemidanaan ditempatkan sebagai dua instrumen yang dapat berjalan saling melengkapi dalam penegakan hukum.

0 Komentar