DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Penguatan Armada dan Personel Damkar Jadi Prioritas APBD 2027

DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Penguatan Armada dan Personel Damkar Jadi Prioritas APBD 2027
Rapat kerja intensif antara Komisi III DPRD dan jajaran Disdamkarmat Kabupaten Cirebon.
0 Komentar

KABUPATEN CIREBON — Di tengah dinamika ancaman kedaruratan yang kian kompleks, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengambil sikap tegas. Komisi III DPRD secara resmi mendesak agar penguatan sektor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat)—mulai dari peremajaan armada, pemenuhan peralatan operasional, hingga peningkatan kapasitas personel—ditetapkan sebagai program prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

Dorongan strategis tersebut mengemuka dalam rapat kerja intensif antara Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon dan jajaran Disdamkarmat. Dalam forum tersebut, legislatif menilai bahwa orientasi penyusunan anggaran tidak boleh lagi sekadar berfokus pada program rutin tahunan, melainkan harus berpihak langsung pada keselamatan jiwa dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, ST., M.M., menegaskan bahwa tugas pemadam kebakaran saat ini telah bertransformasi secara signifikan. Peran Damkar tidak lagi terbatas pada penanganan kebakaran semata, melainkan mencakup operasi penyelamatan (rescue), mitigasi bencana, hingga edukasi pencegahan kepada publik.

Baca Juga:Baru 44 Desa Tersentuh Bantuan Jalan Provinsi, Pemkab Cirebon Siapkan Anggaran Rp235 Miliar pada 2027Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMI

“Melalui pembahasan APBD 2027, kami berharap kebutuhan prioritas Damkar dapat diperhatikan secara serius. Baik dari sisi sarana dan prasarana, kesiapan personel, maupun peningkatan kapasitas pelayanan. Ini penting agar Damkar semakin optimal melindungi masyarakat,” ujar Anton.

Fokus pada Kecepatan Respons dan Pemerataan Jangkauan

Dalam situasi bencana atau kebakaran, Anton menggarisbawahi bahwa setiap detik sangatlah berharga. Keterbatasan armada maupun minimnya peralatan pendukung berpotensi besar menghambat pergerakan petugas di lapangan, yang pada akhirnya dapat memperparah kerugian material maupun keselamatan warga.

Selain pemenuhan alat utama sistem penindakan, Komisi III juga menyoroti pentingnya pemerataan jangkauan pelayanan. Mengengingat luasnya wilayah administratif Kabupaten Cirebon, keberadaan pos pelayanan di berbagai titik strategis, ketersediaan armada yang memadai, serta personel yang kompeten menjadi kunci utama untuk memangkas waktu tanggap (response time) darurat.

Kuatkan Program Pencegahan dan Edukasi Publik

Tidak hanya berfokus pada aspek penindakan saat insiden terjadi, legislatif dari Partai Golkar ini turut mendorong penguatan program pencegahan kebakaran berbasis partisipasi masyarakat. Menurutnya, membangun kesadaran publik memiliki tingkat urgensi yang setara dengan menyiapkan fasilitas fisik.

0 Komentar