KABUPATEN CIREBON – Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan. Hingga November 2026, bantuan pembangunan jalan lingkungan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru terealisasi di 44 desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena wilayah Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa dan 12 kelurahan yang sama-sama membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur.
Terbatasnya jangkauan bantuan provinsi tersebut memunculkan harapan agar koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi semakin diperkuat. Pasalnya, pembangunan jalan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas, aktivitas ekonomi, serta akses terhadap berbagai pelayanan publik.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai realisasi bantuan yang baru menjangkau 44 desa menunjukkan bahwa program pembangunan jalan dari pemerintah provinsi masih belum berjalan maksimal. Menurutnya, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian agar desa-desa yang membutuhkan penanganan infrastruktur tidak tertinggal.
Baca Juga:Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMIKebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPR
Hal itu disampaikan Lukman saat mendampingi anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan, MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat, yang berlangsung di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Selasa (17/11/2026).
Lukman menjelaskan, dari keseluruhan 412 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Cirebon, bantuan pembangunan jalan lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini baru terealisasi di 44 desa.
“Untuk tahun ini saja, dari 412 desa dan 12 kelurahan, baru 44 desa yang terealisasi. Artinya, program dari provinsi masih belum maksimal,” ungkap Lukman.
Menurut dia, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan komunikasi dan koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Sinergi antarlembaga dinilai penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah dapat tersampaikan secara lebih optimal dan memperoleh perhatian dalam penyusunan program pemerintah provinsi.
Selain persoalan koordinasi, mekanisme pengajuan bantuan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menjadi bagian dari proses yang harus diperhatikan. Desa-desa yang mengusulkan bantuan harus melalui mekanisme pengajuan tersebut dan bersaing dengan usulan dari wilayah lainnya.
