Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja

Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja
Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil langkah kebijakan terkait industri vape.
0 Komentar

CIREBON – Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri vape, termasuk di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Mereka menilai, kebijakan yang berpotensi berujung pada pelarangan aktivitas industri tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha, tetapi juga menyangkut nasib ribuan pekerja dan keluarga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Penggerak Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Ciayumajakuning, Gio Didot Sumioto, bersama rekan-rekannya dari Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil langkah kebijakan terkait industri vape.

Menurut mereka, persoalan vape tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang perdagangan maupun aktivitas konsumsi. Sebab, industri tersebut telah membentuk mata rantai ekonomi yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pekerja toko, pengusaha kecil, distributor, produsen, petani, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan FasilitasLongsor Kembali Makan Korban di Eks Galian C Argasunya Cirebon, Satu Orang Tewas Tertimbun

Gio mengatakan, di balik aktivitas perdagangan vape terdapat banyak orang yang menjadikan sektor tersebut sebagai sumber penghidupan. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi atau menghentikan kegiatan industri perlu memperhitungkan konsekuensi yang akan dirasakan para pekerja dan pelaku usaha.

“Di balik setiap toko, di balik setiap usaha, dan di balik setiap produk yang kami jual, ada ribuan bahkan ratusan ribu kehidupan yang bergantung pada industri ini,” ujar Gio.

Ia menegaskan, para pelaku industri vape memahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun, upaya perlindungan kesehatan tersebut diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dari industri vape.

Menurut Gio, terdapat banyak karyawan yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya melalui pekerjaan di sektor tersebut. Begitu pula pengusaha kecil yang merintis usaha dari bawah, serta distributor, produsen, petani, dan pelaku UMKM yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan vape.

“Ada karyawan yang menghidupi keluarganya. Ada pengusaha kecil yang membangun usahanya dari nol. Ada distributor, produsen, petani, UMKM, hingga pekerja yang menggantungkan masa depannya di sini,” katanya.

0 Komentar