KABUPATEN CIREBON — Di tengah dinamika pembangunan ekonomi daerah yang kian kompetitif, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa tata kelola birokrasi perizinan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sekadar sebagai formalitas administratif semata. Lebih dari itu, sektor pelayanan publik dan penanaman modal harus menjadi mesin penggerak utama yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara luas melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor usaha.
​Penegasan tersebut mengemuka dalam agenda rapat kerja strategis antara Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang membahas arah kebijakan prioritas serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
​Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, S.H., memaparkan bahwa esensi dari perizinan yang efektif terletak pada dampak turunannya (multiplier effect) terhadap perekonomian riil di lapangan. Menurutnya, setiap kemudahan birokrasi yang diberikan kepada para pelaku usaha berbanding lurus dengan terbukanya peluang investasi baru yang masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Rizal Fadilah Meninggal DuniaMulai 1 Desember 2026 PT KAI Daop 3 Tambah Layanan Kereta Api di Stasiun Babakan, Ciledug, Hingga Losari
​”Perizinan bukan sekadar urusan administrasi. Di balik pelayanan yang baik, ada peluang investasi, aktivitas usaha, hingga lapangan pekerjaan yang bisa tumbuh di Kabupaten Cirebon,” ujar Cakra usai memimpin jalannya rapat kerja pembahasan RAPBD tahun 2027.
​Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, lembaganya mendorong agar alokasi anggaran dan program kerja DPMPTSP pada tahun 2027 mendatang dapat difokuskan secara tajam pada pembenahan substansial. Fokus utama tersebut mencakup peningkatan mutu layanan perizinan, jaminan kemudahan berusaha, serta langkah-langkah progresif guna mendongkrak geliat investasi daerah.
​Lebih lanjut, Cakra menyoroti bahwa upaya menciptakan iklim investasi yang sehat menuntut komitmen lintas sektor yang komprehensif. Pembenahan pelayanan publik, tegasnya, tidak boleh berhenti sebatas pada penyederhanaan prosedur di atas kertas, melainkan harus menyentuh kesiapan sumber daya manusia (SDM), modernisasi sarana dan prasarana pendukung, hingga penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi digital yang transparan dan akuntabel.
​”Karena itu, pembenahan pelayanan tidak boleh berhenti pada penyederhanaan prosedur. Kesiapan SDM, kelengkapan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi juga harus menjadi perhatian,” terangnya.