BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersiap mengambil langkah tegas dalam penegakan kedisiplinan serta perlindungan kesehatan aparatur di lingkungan kerjanya. Kebijakan baru yang tengah digodok secara matang ini memuat aturan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape yang akan diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan pembatasan ini dirumuskan sebagai bentuk komitmen instansi pemerintah dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, sehat, serta menjunjung tinggi standar etika profesionalisme kerja. Langkah strategis ini sekaligus memperluas cakupan regulasi kawasan tanpa rokok (KTR) yang sebelumnya sudah berjalan, dengan menyasar tren konsumsi nikotin alternatif modern yang kini kian digandrungi berbagai kalangan, termasuk para pegawai pemerintahan.
Perluasan Ruang Lingkup: Sasar PNS hingga PPPK Tanpa Terkecuali
Dalam rancangan kebijakan yang tengah disiapkan tersebut, pengetatan disiplin tidak tebang pilih. Larangan penggunaan vape dipastikan menyasar seluruh elemen kepegawaian di bawah naungan Pemprov Jabar, tanpa membedakan status kepegawaian. Baik PNS yang berstatus tetap maupun jajaran PPPK yang bertugas di berbagai perangkat daerah dipastikan bakal terdampak langsung oleh aturan restriktif ini.
Baca Juga:Perjalanan Pulang Berujung Maut: Ibu Rumah Tangga di Desa Astanamukti Pangenan Tewas Tertemper KA Argo MuriaTanggapi Mundurnya Gibran dari Kursi Wapres, Jokowi: Itu Biasa, Jabatan Hanya Sementara
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung, Kamis, mengungkapkan penerbitan surat edaran terkait larangan penggunaan vape bagi aparatur pemerintah daerah mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN tersebut, saat ini tengah diproses.
“Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” ujar Dedi Supandi.
Dedi juga menilai bahwa sebagai abdi negara dan pelayan publik, para pegawai pemerintah dituntut untuk memberikan teladan nyata (role model) bagi masyarakat luas, terutama menyangkut aspek kesehatan fisik dan gaya hidup sehat. Penggunaan rokok elektrik di area perkantoran maupun dalam balutan atribut kedinasan dinilai dapat mencoreng marwah institusi serta menurunkan produktivitas kinerja aparatur.