BANDUNG — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk praktik premanisme berkedok birokrasi penempatan tenaga kerja. Kehadiran sindikat calo lowongan pekerjaan (loker) yang selama ini membebani masyarakat kecil dan para pencari kerja resmi dinyatakan sebagai musuh bersama negara.
Instruksi tanpa ampun tersebut ditekankan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat memimpin peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di kawasan Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung. Di hadapan jajaran pejabat utama kepolisian dan masyarakat, Kapolri menegaskan bahwa eksploitasi terhadap warga yang tengah berjuang mencari nafkah merupakan kejahatan sosial yang merusak keadilan ekonomi dan tidak boleh dibiarkan terus berakar di tengah masyarakat.
Perintah Langsung ke Kabareskrim dan Para Kapolda
Dalam arahannya, Jenderal Suyudi Ario Seto meminta agar jajaran penegak hukum di tingkat pusat hingga daerah tidak bersikap pasif. Pengawasan ketat diinstruksikan untuk segera digencarkan, menyasar berbagai celah pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi—baik yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di luar sistem perusahaan maupun oknum internal yang bermain di dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Baca Juga:Tragedi Berdarah di Perairan Kalimantan: Dua ABK Asal Tegal Tewas Usai Saling Serang di Tengah LautDari Tak Dikenal di Jepang ke Pelukan Garuda: Taisei Marukawa dan Panggilan Tak Terduga dari John Herdman
Kapolri secara spesifik menugaskan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri beserta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk memimpin langsung operasi penindakan hukum secara masif dan terukur.
“Kami akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” tegas Jenderal Suyudi Ario Seto.
Langkah ofensif ini dipandang mendesak mengingat maraknya modus operandi penipuan kerja, di mana para korban kerap kali dimintai sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi, pelicin, atau jaminan penempatan kerja. Praktik kotor semacam ini dinilai tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menjatuhkan mental para pencari kerja yang tengah menghadapi himpitan ekonomi.
Perspektif Berbeda: Urgensi Ekosistem Rekrutmen yang Transparan dan Kolaboratif
Meskipun penegakan hukum melalui jalur kepolisian menjadi garda terdepan, efektivitas pemberantasan calo loker menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dari sekadar penangkapan pelaku. Dari perspektif sosiologis dan ekonomi ketenagakerjaan, maraknya praktik pungli calo berakar dari ketimpangan struktural antara volume pencari kerja yang melimpah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang terbatas. Kondisi rentan inilah yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan premanisme lokal maupun sindikat kerah putih.