JAKARTA — Istana Kepresidenan akhirnya memberikan keterangan resmi terkait dinamika politik nasional yang menyita perhatian publik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan krusial tersebut, Wapres Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Prasetyo menjelaskan bahwa langkah dan niatan pengunduran diri tersebut tidak terlepas dari situasi serta dinamika yang berkembang saat ini, khususnya yang berkaitan dengan berbagai keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Memang benar pagi hari tadi ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:Timnas Indonesia U-17 vs Filipina U-17: Ujian Berat Melawan 21 Pemain Diaspora di Kualifikasi Piala Asia 2027KH Abbas Abdul Jamil ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional, Keluarga Besar Ponpes Buntet Cirebon Ungkap Syukur
“”Memang Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” tambahnya.
Merespons pernyataan tersebut, pihak Istana secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak mentah-mentah niat pengunduran diri tersebut. Menurut Mensesneg, Presiden justru menyambut pertemuan itu dengan diskusi mendalam serta memberikan berbagai pandangan serta saran bijak kepada Gibran.
“Kami meluruskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo kemudian melakukan penolakan terhadap pernyataan tersebut. Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” tegas Prasetyo.
Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meminta ruang dan kesempatan untuk menempuh proses peralihan serta membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui mekanisme hukum formal di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, menanggapi suhu politik di parlemen terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atau hak angket oleh DPR RI, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjunjung tinggi asas ketatanegaraan serta menghormati seluruh proses konstitusional yang sedang berjalan di lembaga legislatif tersebut. Pemerintah memandang langkah tersebut sebagai bagian dari hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan. (dbs/red)