KABUPATEN CIREBON — Krisis infrastruktur jalan kembali memicu keprihatinan mendalam di Kabupaten Cirebon. Kesabaran warga Desa Munjul, Kecamatan Astanajapura, akhirnya habis setelah akses jalan utama di wilayah mereka dibiarkan rusak parah selama kurang lebih empat tahun tanpa ada perbaikan nyata dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Akibat minimnya respons birokrasi, masyarakat setempat memilih jalan swadaya dengan melakukan penggalangan dana secara patungan demi menambal lubang-lubang jalan yang membahayakan keselamatan pengguna.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi ruas jalan tersebut sangat memprihatinkan. Permukaan aspal telah hilang sepenuhnya, menyisakan kubangan besar serta hamparan batu tajam yang mengancam keselamatan pengendara roda dua maupun roda empat. Situasi ini diperparah saat musim penghujan tiba, di mana badan jalan berubah wujud menjadi kubangan air yang licin dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas bagi warga yang melintas setiap harinya.
Sejumlah tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa inisiatif urunan dana ini terpaksa ditempuh lantaran berbagai aduan dan aspirasi yang disampaikan kepada instansi terkait tidak pernah membuahkan hasil konkret. Selama bertahun-tahun, warga hanya mendapati janji tanpa realisasi perbaikan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Garuda Muda Bawa Misi Besar ke Myanmar: 23 Nama Siap Berjuang demi Tiket Piala Asia U17 2027Pemda Kota Cirebon Sampaikan Permohonan Maaf Usai Belasan Siswa SDN Kalitanjung 1 Alami Gangguan Kesehatan
Perwakilan Pemuda Desa Munjul, Feby Imam Permana, menilai fakta bahwa warga harus turun tangan memperbaiki jalan menjadi tamparan bagi komitmen pemerataan pembangunan di Kabupaten Cirebon.
“Kami sudah menunggu bertahun-tahun, tetapi pemerintah seolah tutup mata. Demi keselamatan bersama dan kelancaran aktivitas ekonomi warga, kami berinisiatif mengumpulkan dana secara sukarela untuk melakukan pengurukan dan penambalan seadanya,” ujar Febi salah seorang perwakilan warga.
Menurutnya, Cirebon Timur merupakan bagian integral dari Kabupaten Cirebon yang memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, infrastruktur yang memadai, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Jangan sampai semangat gotong royong masyarakat justru menjadi cermin ketidakhadiran pemerintah. Warga tidak meminta pembangunan yang mewah, hanya meminta haknya mendapatkan jalan yang layak dan perhatian yang adil,” tegas Feby sembari mendesak Bupati Cirebon segera mengevaluasi pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Cirebon Timur.