Oleh karena itu, inisiatif seperti program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) yang digulirkan di Jawa Barat harus diintegrasikan dengan pembenahan ekosistem digital ketenagakerjaan yang transparan, seperti optimalisasi bursa kerja resmi (job fair) yang bersih dari pungutan liar, serta penyediaan kanal pengaduan publik yang terintegrasi (contohnya layanan pengaduan Sapawarga milik Pemprov Jabar).
Polri juga secara aktif mengimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk memutus rantai ketakutan dengan berani melapor apabila menemukan indikasi pemerasan atau tawanan biaya dalam proses seleksi pekerjaan. Dengan memadukan ketegasan represif aparat penegak hukum dan reformasi tata kelola rekrutmen yang transparan, negara dapat memastikan bahwa proses pencarian kerja kembali menjadi ruang yang adil, bersih, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (red/dbs)