KABUPATEN CIREBON — Kabar baik menyapa pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Cirebon. Proses administrasi kependudukan yang selama ini kerap dikeluhkan karena rumit dan memakan waktu, kini telah terpangkas secara drastis melalui peluncuran program “Paduka Sakinah” (Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu selepas Menikah) yang diinisiasi lewat sinergi antara Pemkab Cirebon dan Kementerian Agama setempat.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., menyambut baik serta memberikan apresiasi tinggi atas peluncuran inovasi pelayanan publik ini. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendekatkan serta mempermudah akses layanan kependudukan bagi masyarakat luas, khususnya pasangan pengantin baru yang mengalami perubahan status sipil.
“Melalui kolaborasi antara Kemenag dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pasangan yang baru menikah tidak lagi harus direpotkan dengan berbagai tahapan pengurusan dokumen kependudukan yang panjang,” ujar Bupati Imron saat memberikan keterangan terkait program tersebut.
Baca Juga:Gandeng Dunia Usaha, Program "Poliran" Polresta Cirebon Perluas Akses Kerja Warga CirebonApel Akbar Satlinmas Jabar, KDM Pastikan 150 Ribu Anggota Linmas Kantongi Asuransi hingga Santunan Kematian
Pangkas Birokrasi Lewat Sistem Cirebon Satu Data
Selama ini, tahapan usai akad nikah kerap menyita waktu energi pengantin baru karena harus mendatangi sejumlah instansi secara terpisah guna memastikan data status perkawinan terbarukan tercatat secara resmi. Namun, melalui implementasi ekosistem Cirebon Satu Data, seluruh pembaruan status kependudukan kini terintegrasi secara sistematis.
Melalui program Paduka Sakinah, pasangan pengantin berpeluang langsung mendapatkan pembaruan dokumen identitas resmi—seperti Kartu Keluarga (KK) baru dengan status perkawinan yang telah diperbarui serta KTP elektronik—tanpa harus melewati prosedur birokrasi manual yang berbelit-belit. Seluruh layanan terpadu ini dipastikan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Bupati Imron menegaskan bahwa kemudahan ini diarahkan untuk memastikan setiap warga memiliki kepastian hukum dan identitas resmi sejak dini, serta mengantisipasi keterlambatan pemutakhiran data kependudukan dalam perjalanan kehidupan berkeluarga.
“Upaya tersebut dilakukan agar setiap warga memiliki identitas resmi sejak dini, dan data kependudukan dapat terus diperbarui sesuai perubahan status dalam perjalanan kehidupan,” tambahnya.
Komitmen Perluasan Jangkauan Layanan Publik
Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan integrasi layanan publik serupa dengan melibatkan berbagai sektor instansi terkait lainnya. Langkah ekspansif ini diambil demi memastikan efektivitas sistem pemerintahan berbasis digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai kecamatan.