KABUPATEN CIREBON — Tata kelola jaminan sosial dan akurasi pendataan penduduk kembali menuai sorotan tajam di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengambil langkah cepat dengan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal dan menindaklanjuti berbagai persoalan mendasar yang dikeluhkan oleh aliansi pengemudi ojek online (ojol) setempat.
Komitmen tersebut mengemuka menyusul audiensi resmi yang digelar antara perwakilan pengemudi ojol, jajaran eksekutif, dan legislatif. Dalam pertemuan itu, para pengemudi ojol menyampaikan keresahan krusial terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kerap bermasalah, serta persoalan pelik mengenai ketidaksesuaian pengelompokan data desil ekonomi masyarakat.
Polemik Data Desil dan Hak Jaminan Kesehatan
Berdasarkan keluhan yang dihimpun di lapangan, para pengemudi ojol menyoroti pencatatan mereka yang masuk dalam kelompok desil 6 dan desil 7 pada sistem pendataan sosial ekonomi. Pengelompokan ini dinilai sangat tidak mencerminkan realitas ekonomi harian para pengemudi ojol yang berpenghasilan tidak tetap dan rentan secara finansial. Akibat salah catat tersebut, hak mereka untuk mengakses layanan jaminan kesehatan gratis melalui program BPJS PBI seringkali terhambat atau terputus.
Baca Juga:Bupati Imron di HKN ke-62: Pencegahan Penyakit Lebih Utama Dibanding PengobatanPemprov Jabar Siapkan Aturan Larangan Vape untuk Seluruh ASN
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman (yang akrab disapa Jigus), menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak akan tinggal diam atau mengabaikan aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja sektor transportasi daring tersebut. Pemerintah daerah berjanji akan menelaah dan menindaklanjuti setiap aduan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki.
“Teman-teman ojol datang untuk berdiskusi mengenai kesejahteraan dan relasi dengan aplikator. Aspirasi yang menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat akan segera kami komunikasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM,” ujar Jigus usai audiensi.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Tingkat Daerah
Senada dengan pemerintah daerah, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan penghubung dalam memperjuangkan hak-hak para pengemudi ojol ke tingkat nasional. Mengingat sejumlah regulasi dan basis data terpadu seperti Data Desil dan kepesertaan PBI dikelola langsung oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat, sinergi lintas instansi dinilai menjadi kunci utama penyelesaian masalah.