“DPRD tentu memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon, termasuk teman-teman driver ojol. Aspirasi ini akan kita perjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah pusat,” ucap Sophi.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian data desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pekerja harian lepas yang justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Padahal, pekerja dengan penghasilan tidak tetap memiliki kondisi ekonomi yang perlu dinilai secara lebih cermat. Akurasi pendataan menjadi penting agar kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tersisih dari program bantuan pemerintah.
Baca Juga:Bupati Imron di HKN ke-62: Pencegahan Penyakit Lebih Utama Dibanding PengobatanPemprov Jabar Siapkan Aturan Larangan Vape untuk Seluruh ASN
Melalui pengawalan ketat dari Pemkab dan DPRD Cirebon ini, diharapkan persoalan akurasi data melalui implementasi Satu Data Indonesia dapat segera diperbaiki. Langkah ini dipandang mendesak agar program jaminan sosial dan bantuan pemerintah ke depan benar-benar tepat sasaran, serta mampu melindungi kelompok pekerja rentan dan informal di wilayah Kabupaten Cirebon secara berkeadilan. (dbs/red)