​Dari perspektif kebijakan makro, Komisi II juga mengingatkan agar setiap program penanaman modal yang dirancang oleh eksekutif tidak berjalan secara parsial atau terisolasi. Seluruh strategi investasi harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar kehadiran investor benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Kabupaten Cirebon.
​”Kami juga mengingatkan agar program penanaman modal tidak berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan arah pembangunan daerah,” pungkas Cakra.
​Melalui sinergi pengawasan yang ketat dari legislatif dan eksekusi program yang terukur oleh DPMPTSP, DPRD Kabupaten Cirebon optimis target pertumbuhan ekonomi daerah ke depan dapat tercapai secara optimal, menjadikan Cirebon sebagai salah satu destinasi investasi yang ramah, transparan, dan kompetitif di Jawa Barat. (dbs/red)