Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja

Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja
Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil langkah kebijakan terkait industri vape.
0 Komentar

Gio menilai, apabila pelarangan menjadi satu-satunya pilihan yang ditempuh pemerintah, persoalan mengenai keberlangsungan hidup para pekerja harus menjadi perhatian serius. Sebab, penghentian aktivitas industri tanpa disertai solusi berpotensi membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sekaligus sumber pendapatan keluarga.

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menjamin keberlangsungan hidup para pekerja apabila kebijakan pelarangan benar-benar diberlakukan. Selain karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan, usaha-usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat juga berpotensi mengalami kesulitan.

“Jika pelarangan menjadi satu-satunya jalan, bagaimana dengan nasib mereka yang kehilangan pekerjaan? Bagaimana dengan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan? Bagaimana dengan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan banyak orang?” ujarnya.

Baca Juga:Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan FasilitasLongsor Kembali Makan Korban di Eks Galian C Argasunya Cirebon, Satu Orang Tewas Tertimbun

Atas dasar itu, Gio menegaskan pihaknya tidak sedang meminta perlakuan istimewa dari pemerintah. Mereka hanya berharap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan industri vape.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan para pelaku industri menjadi hal penting agar setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi para pekerja.

“Kami tidak meminta untuk diistimewakan. Kami hanya ingin didengar, dilibatkan, dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan yang bertujuan menyelesaikan persoalan kesehatan tidak justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan perlu disertai perencanaan yang matang, termasuk memikirkan langkah penyelesaian bagi kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak.

“Jangan sampai sebuah kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan satu persoalan justru melahirkan persoalan sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar,” katanya.

Gio berharap pemerintah bersedia membuka ruang komunikasi dengan para pekerja dan pelaku usaha vape untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak. Ia menginginkan adanya pendekatan yang bijaksana melalui pembinaan dan pengaturan, bukan penghentian aktivitas industri secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan nasib orang-orang yang menggantungkan hidup di dalamnya.

“Kami ingin tetap bekerja. Kami ingin tetap menghidupi keluarga. Kami ingin industri ini dibina dan diatur dengan bijaksana, bukan dimatikan begitu saja tanpa solusi bagi mereka yang terdampak,” ujarnya.

0 Komentar