JAKARTA – Perubahan kebijakan operasional Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai keresahan dari kalangan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah permasalahan yang muncul di lapangan, mulai dari pemangkasan jumlah relawan, penurunan pendapatan pekerja, rumitnya administrasi digital, hingga ketidakjelasan operasional dapur baru, kini menjadi perhatian serius para mitra.
Persoalan tersebut disampaikan puluhan perwakilan mitra SPPG dari Jawa Barat dan Jawa Tengah saat mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Mereka mengadukan berbagai dampak kebijakan terbaru BGN kepada jajaran Fraksi Partai Demokrat agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.
Rombongan mitra diterima sejumlah tokoh dan anggota parlemen Partai Demokrat, di antaranya Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti.
Baca Juga:Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib PekerjaKomisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan Fasilitas
Dalam pertemuan tersebut, para pengelola dapur SPPG menyampaikan bahwa sejumlah ketentuan baru yang diterapkan BGN dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil operasional di daerah. Kebijakan efisiensi yang seharusnya memperkuat tata kelola program justru menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keberlangsungan tenaga kerja dan stabilitas pelayanan.
Salah satu permasalahan yang paling banyak dikemukakan adalah perubahan skema operasional yang berdampak langsung terhadap jumlah relawan di setiap dapur SPPG.
Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut menempatkan para mitra dalam posisi sulit. Mereka harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan ketentuan baru, sementara pada saat yang sama juga ditanggung pada tanggung jawab sosial untuk mempertahankan para lawan yang selama ini telah bekerja menjalankan program MBG.
Menurut Ucu, berdasarkan ketentuan terbaru, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang diwajibkan mengurangi jumlah relawan secara signifikan, dari sebelumnya 47 orang menjadi hanya 15 orang.
Sementara itu, dapur yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat hanya diperbolehkan memiliki maksimal 24 relawan. Ketentuan tersebut dinilai cukup memberatkan karena berpotensi mengubah pola kerja sekaligus mengurangi kesempatan kerja masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari operasional dapur SPPG.
