Kebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPR

Kebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPR
Puluhan perwakilan mitra SPPG dari Jawa Barat dan Jawa Tengah saat mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
0 Komentar

“Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG karena harus mengurangi jumlah relawan yang ada. Jika tidak dihentikan, maka sistem shifting atau pergiliran kerja harus diterapkan. Dampaknya, pendapatan relawan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Ucu.

Ia menjelaskan, penerapan sistem kerja bergiliran menjadi salah satu upaya yang dilakukan mitra untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara langsung. Namun, langkah-langkah tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan para pekerja.

Dengan peralihan sistem, seorang relawan kini hanya memperoleh kesempatan bekerja sekitar 12 hari dalam satu bulan. Kondisi itu menyebabkan penghasilan yang diterima mengalami penurunan yang cukup tajam. Ucu menyebutkan, pendapatan relawan bahkan hanya berada di kisaran Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah standar upah minimum Jawa Barat yang disebut berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.

Baca Juga:Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib PekerjaKomisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan Fasilitas

“Kami mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi, kami diminta mengurangi jumlah relawan. Namun, di sisi lain, kami juga tidak ingin kebijakan itu justru menambah angka kemiskinan baru di daerah,” ungkapnya.

Menurut Ucu, permasalahan tersebut perlu segera mendapat perhatian BGN agar efisiensi kebijakan tidak hanya dilihat dari sisi pengurangan biaya operasional, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Ia juga mengusulkan agar BGN membentuk Deputi Kemitraan Khusus yang memiliki fungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan para mitra pengelola SPPG. Keberadaan unit khusus tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap perubahan kebijakan dapat dikomunikasikan secara lebih efektif, sekaligus memberikan ruang bagi para mitra untuk menyampaikan kendala dan masukan berdasarkan pengalaman operasional di lapangan.

Ucu mengungkapkan, sebelumnya BGN sempat menerima usulan dari kalangan mitra mengenai penerapan sistem akreditasi dan grading atau pengelompokan dapur SPPG. Melalui metode tersebut, setiap dapur diharapkan memperoleh penilaian berdasarkan kapasitas, kemampuan operasional, serta kondisi masing-masing.

Namun, setelah proses grading mulai berjalan, muncul kembali kebijakan baru yang dinilai belum disertai sosialisasi secara matang. Akibatnya, sejumlah mitra merasa kesulitan menyesuaikan operasional dengan perubahan ketentuan yang terjadi dalam waktu relatif terdekat.

0 Komentar