Beban Administrasi Digital Dinilai Menghambat Operasional
Selain masalah ketenagakerjaan, para mitra juga mengeluhkan tingginya beban administrasi yang harus dipenuhi dalam menjalankan operasional dapur SPPG. Perwakilan SPPG asal Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, menyoroti banyaknya aplikasi digital yang harus diisi dan diperbarui setiap hari oleh para pengelola. Menurutnya, kewajiban administratif tersebut menyita waktu dan energi yang seharusnya dapat lebih terfokus pada pengawasan kualitas makanan serta menyediakan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Salah satu aplikasi yang menjadi sorotan adalah Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian (LPDH). Robi menilai sistem tersebut masih memiliki sejumlah kendala teknis yang menyulitkan mitra dalam menjalankan kewajiban pelaporan.
“LPDH menjadi salah satu persoalan yang saat ini banyak dikeluhkan mitra. Tidak sedikit pengelola yang mengalami kesulitan karena kerumitan aplikasi tersebut,” ungkap Robi.
Baca Juga:Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib PekerjaKomisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan Fasilitas
Ia berharap BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi digital yang diterapkan. Menurutnya, digitalisasi seharusnya menjadi instrumen untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, bukan justru menambah beban administrasi bagi pelaksana program di lapangan.
Robi juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan laporan administratif, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, ketepatan distribusi makanan, serta efektivitas pengelolaan dapur SPPG. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem pelaporan dinilai perlu menjadi bagian dari pembenahan tata kelola agar para mitra dapat lebih optimal menjalankan fungsi pelayanan penyediaan gizi.
Pemangkasan Relawan Dikhawatirkan Memicu Pengangguran dan Konflik Sosial
Kerenahan serupa disampaikan perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Karom. Ia mencatat bahwa menyimpannya tetap mendukung langkah BGN dalam melakukan efisiensi anggaran dan memperbaiki tata kelola program MBG. Namun, menurutnya, efisiensi kebijakan harus dilaksanakan secara terukur dan mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
Karom mengingatkan, pemangkasan jumlah relawan secara besar-besaran berpotensi menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru. Apalagi, keberadaan dapur SPPG selama ini telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, pengurangan energi kerja memicu bertambahnya angka kemiskinan sekaligus menimbulkan ketegangan di lingkungan kerja.
