“Jika tidak segera dilakukan evaluasi, akan muncul ribuan pengangguran baru akibat penghentian jumlah relawan. Bahkan, saat ini konflik di lapangan sudah mulai terjadi karena ada relawan yang terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas,” kata Karom.
Ia menilai, kebijakan pembenahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan, efisiensi anggaran, keberlangsungan operasional dapur, dan perlindungan terhadap masyarakat yang bekerja dalam program ekosistem MBG. Selain masalah tenaga kerja, Karom juga mendesak BGN segera memberikan kepastian mengenai izin operasional dapur SPPG baru.
Menurutnya, terdapat masyarakat yang telah mengeluarkan modal pribadi dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur dapur sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan program MBG. Namun, hingga kini, sebagian dapur tersebut belum memperoleh kepastian untuk mulai beroperasi. Kondisi tersebut dinilai merugikan para calon mitra karena investasi yang telah dikeluarkan belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ketidakpastian operasional juga berpotensi menimbulkan beban tambahan ekonomi bagi masyarakat yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan program.
Baca Juga:Fatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib PekerjaKomisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan Fasilitas
Karom berharap BGN dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme, persyaratan, serta tahapan penyelenggaraan operasional dapur baru sehingga masyarakat yang telah berinvestasi memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya.
DPR Janji Sampaikan Aspirasi Mitra kepada BGN
Menangapi berbagai keluhan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menyatakan akan menampung dan meneruskan seluruh aspirasi para mitra kepada pimpinan BGN. Cellica mengapresiasi kedatangan perwakilan mitra SPPG dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dinilai tidak sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa temuan nyata serta menawarkan sejumlah masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, masukan dari para pelaksana di lapangan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, mitra SPPG merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai masalah teknis dan operasional dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra ini karena mereka datang memberikan solusi serta temuan-temuan riil di lapangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, para mitra tetap mendukung penuh kebijakan BGN dan berharap bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah,” jelas Cellica.
