Gio kembali menegaskan, keberatan yang disampaikan para pelaku industri bukan semata-mata didasari keinginan mempertahankan bisnis. Lebih jauh, mereka ingin memastikan keberlangsungan pekerjaan, penghidupan keluarga, serta masa depan masyarakat yang selama ini terlibat dalam mata rantai industri vape.
“Kami bukan meminta untuk dibela, kami hanya meminta untuk didengar. Karena bagi kami, ini bukan sekadar tentang bisnis. Ini tentang pekerjaan, keluarga, dan masa depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, MUI menetapkan penggunaan vape sebagai haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang disahkan pada November 2026. Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik haram karena dinilai membahayakan kesehatan, berdampak terhadap lingkungan, serta berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Kawal Revitalisasi Sekolah, Pastikan Kualitas Bangunan dan Keamanan FasilitasLongsor Kembali Makan Korban di Eks Galian C Argasunya Cirebon, Satu Orang Tewas Tertimbun
Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan aktivitas produksi dan perdagangan vape sebagai sesuatu yang haram. Sementara itu, penggunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dinyatakan haram secara tegas.
Dalam pertimbangannya, MUI menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang memiliki sifat adiktif dan dinilai berisiko terhadap kesehatan. Kandungan tersebut disebut berpotensi memicu gangguan pernapasan hingga penyakit jantung.
Selain persoalan kesehatan, perangkat vape juga menjadi perhatian karena berdasarkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, alat tersebut disebut kerap disalahgunakan sebagai sarana mengonsumsi maupun mengedarkan narkotika dalam bentuk cair.
Kondisi tersebut menjadi latar belakang kekhawatiran para pelaku industri vape di Ciayumajakuning. Mereka berharap pemerintah dapat menyikapi persoalan ini secara komprehensif dengan tetap memperhatikan kepentingan kesehatan masyarakat sekaligus dampak sosial dan ekonomi terhadap para pekerja serta pelaku usaha yang terdampak. (dbs/red)
