Baru 44 Desa Tersentuh Bantuan Jalan Provinsi, Pemkab Cirebon Siapkan Anggaran Rp235 Miliar pada 2027

Baru 44 Desa Tersentuh Bantuan Jalan Provinsi, Pemkab Cirebon Siapkan Anggaran Rp235 Miliar pada 2027
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai realisasi bantuan yang baru menjangkau 44 desa menunjukkan bahwa program pembangunan jalan dari pemerintah provinsi masih belum berjalan maksimal.
0 Komentar

Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu terus memperkuat perencanaan serta pengusulan program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur yang mendesak dapat memperoleh prioritas dalam proses penganggaran.

Pemkab Siapkan Rp235 Miliar

Di tengah belum optimalnya realisasi bantuan dari pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap berupaya mengambil langkah melalui kemampuan keuangan daerah. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp235 miliar dari APBD Kabupaten Cirebon untuk penanganan infrastruktur jalan pada 2027.

Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan perbaikan jalan, sekaligus menjawab sebagian kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang lebih layak. Upaya ini juga menjadi langkah pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun dukungan pendanaan dari pemerintah di tingkat atas belum sepenuhnya dapat dipastikan.

Baca Juga:Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMIKebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPR

Lukman menegaskan, pemerintah kabupaten tetap memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan sumber daya anggaran yang tersedia.

“Pemkab tetap berusaha dan berkomitmen. Tahun 2027 kita menganggarkan kurang lebih Rp235 miliar untuk penanganan jalan,” jelasnya.

Ia mengakui, kebutuhan penanganan jalan di Kabupaten Cirebon masih cukup besar. Persoalan infrastruktur tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahap penganggaran, mengingat luas wilayah dan banyaknya desa yang membutuhkan perbaikan jalan.

Karena itu, penanganan jalan perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan di setiap wilayah. Langkah tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Lukman juga mengingatkan bahwa kerusakan jalan yang tidak segera ditangani berpotensi semakin parah. Jalan yang awalnya hanya mengalami kerusakan ringan dapat berkembang menjadi kerusakan sedang, bahkan berat, apabila terus dibiarkan tanpa penanganan.

Situasi tersebut tentu berimplikasi terhadap kebutuhan biaya perbaikan. Semakin parah tingkat kerusakan, semakin besar pula pekerjaan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi jalan agar kembali dapat digunakan secara aman dan nyaman.

Oleh sebab itu, penanganan infrastruktur tidak hanya perlu berorientasi pada pembangunan jalan baru, tetapi juga harus memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang sudah ada. Pendekatan tersebut diperlukan agar kerusakan tidak terus meluas dan membebani anggaran daerah pada tahun-tahun berikutnya.

0 Komentar