Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMI

Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMI
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos, menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, serta pemenuhan hak pekerja migran harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
0 Komentar

KABUPATEN CIREBON – Upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak cukup hanya dilakukan ketika para pekerja hendak diberangkatkan ke luar negeri. Pengawasan harus dimulai sejak proses perekrutan, pemberian informasi kepada calon pekerja, hingga memastikan hak dan keselamatan mereka selama berada di negara penempatan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Lembaga legislatif itu meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon memperketat pengawasan terhadap proses perekrutan PMI guna mencegah berbagai persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos, menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, serta pemenuhan hak pekerja migran harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Terlebih, masyarakat yang ingin mencari penghidupan di luar negeri masih berpotensi menghadapi berbagai risiko apabila proses keberangkatannya tidak melalui mekanisme dan prosedur resmi.

Baca Juga:Kebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPRFatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja

Menurut Muchyidin, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan sejak awal. Karena itu, peran Disnaker tidak boleh sebatas memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena itu, pemerintah daerah melalui Disnaker tidak hanya mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya aman dan sesuai prosedur,” ujar Muchyidin kepada Radar, seusai melakukan kunjungan kerja ke Disnaker Kabupaten Cirebon.

Ia menilai, salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Pemahaman mengenai prosedur migrasi kerja yang aman dinilai menjadi bekal penting agar calon PMI tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang belum jelas legalitas maupun pihak perekrutnya.

Materi sosialisasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup berbagai aspek mendasar, mulai dari persyaratan administrasi keberangkatan, mekanisme penempatan melalui jalur resmi, pemahaman mengenai hak-hak pekerja, hingga informasi tentang saluran pengaduan apabila menghadapi permasalahan selama proses perekrutan maupun ketika sudah bekerja di luar negeri.

Selain memberikan edukasi, Muchyidin juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perekrutan PMI. Pengawasan diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat, terutama penipuan berkedok lowongan pekerjaan luar negeri, eksploitasi tenaga kerja, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

0 Komentar