Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMI

Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMI
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos, menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, serta pemenuhan hak pekerja migran harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
0 Komentar

Menurutnya, praktik perekrutan yang tidak sesuai prosedur dapat menempatkan calon pekerja dalam posisi rentan. Ketika seseorang berangkat tanpa melalui mekanisme resmi, akses terhadap perlindungan dan pendampingan dapat menjadi lebih sulit apabila terjadi persoalan di negara tujuan.

Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Disnaker diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses perekrutan dapat terpantau serta masyarakat memperoleh akses pelayanan dan informasi yang memadai.

“Perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas bersama. Kami berharap Disnaker terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pendampingan maksimal kepada masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:Kebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPRFatwa Haram Vape MUI Picu Kekhawatiran, Pelaku Industri Lokal Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja

Muchyidin juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melindungi PMI tidak berakhir ketika pekerja telah diberangkatkan menuju negara tujuan. Justru, perlindungan selama masa penempatan menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian karena para pekerja berada jauh dari keluarga dan lingkungan asalnya.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan para PMI memperoleh kepastian hukum, jaminan keamanan, serta perlakuan yang layak selama menjalankan pekerjaan di luar negeri. Dengan demikian, masyarakat yang bekerja sebagai PMI dapat menjalankan aktivitasnya secara aman tanpa harus menghadapi persoalan yang mengancam keselamatan maupun hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan yang menyeluruh, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon juga mendorong Disnaker meningkatkan sinergi dengan instansi dan lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pengawasan, pelayanan, serta pendampingan terhadap pekerja migran dapat berjalan lebih efektif.

“Komisi IV juga mendorong sinergi Disnaker dengan instansi terkait agar pengawasan dan pendampingan berjalan lebih efektif,” pungkasnya.

Dengan penguatan pengawasan dan koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan risiko yang dihadapi calon maupun pekerja migran asal Kabupaten Cirebon. Perlindungan yang optimal menjadi hal penting agar kesempatan bekerja di luar negeri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuka peluang terjadinya penipuan, eksploitasi, maupun persoalan hukum. (adv)

0 Komentar