Berharap Dukungan Pemerintah Pusat
Selain mengandalkan APBD kabupaten dan bantuan pemerintah provinsi, Pemkab Cirebon juga telah beberapa kali mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai besaran anggaran yang nantinya akan dialokasikan untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
Lukman berharap rencana pemerintah pusat untuk mengembalikan skema transfer ke daerah pada 2027 atau 2028 dapat terealisasi. Menurutnya, dukungan melalui skema tersebut berpotensi memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk penanganan infrastruktur jalan.
Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan dukungan pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, beban pembiayaan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada kemampuan APBD kabupaten.
Baca Juga:Cegah Penipuan hingga TPPO, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Desak Disnaker Perketat Pengawasan Perekrutan PMIKebijakan Baru BGN Picu Keresahan Mitra SPPG, Pemangkasan Relawan hingga Dapur Mangkrak Jadi Sorotan DPR
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan bantuan dari pemerintah pusat sebagai satu-satunya harapan untuk menjalankan pembangunan. Pemerintah kabupaten tetap harus menyusun prioritas dan melaksanakan program berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tentu berharap ada dukungan dari pemerintah pusat. Tetapi kita juga tidak bisa hanya bergantung pada harapan. Pemkab harus tetap menjalankan pembangunan sesuai kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
Dengan alokasi sekitar Rp235 miliar pada 2027, Pemkab Cirebon diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan jalan secara bertahap. Di sisi lain, peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat tetap diperlukan agar dukungan pembangunan semakin luas dan kebutuhan infrastruktur di desa-desa dapat terakomodasi secara lebih merata. (dbs/red)
