Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai

Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai
DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
0 Komentar

Pendekatan ini menjadi penting karena pemberantasan kejahatan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memastikan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tidak dapat dinikmati atau dikuasai secara tidak sah.

Perlindungan Hak Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Di tengah harapan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, pembahasan UU Perampasan Aset juga menempatkan perlindungan hak masyarakat sebagai bagian penting dari substansi regulasi. Salah satu perhatian yang mengemuka adalah kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan bahwa berbagai kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan regulasi tersebut dijadikan alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat telah menjadi perhatian dalam pembahasan. Dia menegaskan bahwa mekanisme pengamanan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan telah dimasukkan dalam penyempurnaan substansi undang-undang.

Baca Juga:Babakan Gebang Jadi Sorotan Panen Raya, Prof Rokhmin Dahuri Bedah Tujuh Jurus Kesejahteraan PetaniSerapan CSR Kota Cirebon Masih Jauh dari Potensi, DPRD Desak Optimalisasi Tim Fasilitasi

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seseorang yang memiliki hubungan kepemilikan atau kepentingan sah terhadap suatu aset tidak kehilangan haknya secara tidak adil hanya karena aset tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana.

Dalam mekanisme perampasan aset, proses pembuktian dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan harus dilakukan secara berimbang sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan harus berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengelolaan Aset Rampasan Harus Profesional dan Transparan

UU Perampasan Aset juga mengatur aspek pengelolaan aset yang telah dirampas negara. Pengaturan ini menjadi penting karena keberhasilan perampasan tidak hanya diukur dari kemampuan negara mengambil alih aset hasil kejahatan, tetapi juga dari bagaimana aset tersebut dikelola setelah proses hukum selesai. Dalam substansinya, regulasi tersebut mengatur pembentukan badan yang memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan aset terkait tindak pidana.

Badan tersebut nantinya bertanggung jawab terhadap berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan hukum.

0 Komentar