Habiburokhman menjelaskan, proses pembahasan di Komisi III DPR RI mulai berjalan sejak Agustus 2025. Selama proses tersebut, DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak guna menyempurnakan substansi pengaturan.
Dia menyebut penyelesaian regulasi tersebut merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR RI yang mendapat pengawalan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Dasco yang sejak Agustus 2025 mendorong agar pembentukan undang-undang tersebut segera diproses.
Menurutnya, regulasi perampasan aset merupakan salah satu kebutuhan mendesak dalam sistem pemberantasan tindak pidana di Indonesia, mengingat penanganan kejahatan tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menyentuh hasil kejahatan yang diperoleh. Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM mengalami penyempurnaan redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Baca Juga:Babakan Gebang Jadi Sorotan Panen Raya, Prof Rokhmin Dahuri Bedah Tujuh Jurus Kesejahteraan PetaniSerapan CSR Kota Cirebon Masih Jauh dari Potensi, DPRD Desak Optimalisasi Tim Fasilitasi
Selain pembahasan internal bersama pemerintah, proses penyusunan regulasi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Komisi III DPR RI tercatat telah menyelenggarakan sedikitnya 87 kali kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, pakar hukum, organisasi, serta berbagai elemen yang memiliki perhatian terhadap pemberantasan tindak pidana dan pengelolaan aset hasil kejahatan.
Mengatur Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau yang dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme tersebut menjadi instrumen hukum yang memungkinkan negara mengajukan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui prosedur pengadilan, meskipun tidak didahului pemidanaan terhadap seseorang.
Pengaturan ini dinilai penting untuk menghadapi berbagai situasi ketika proses penuntutan atau pemidanaan terhadap pelaku mengalami hambatan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih berpotensi dipindahkan, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain.
