CIREBON — Wacana penguatan pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali mencuat dalam agenda strategis Pemerintah Kota Cirebon dan legislatif. Persoalan rendahnya realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah tersebut menjadi salah satu catatan penting yang mengemuka dalam forum resmi pemerintahan, di tengah upaya mencari alternatif pembiayaan pembangunan kota.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Kota Cirebon yang digelar pada Rabu, 18 November 2026. Rapat paripurna itu sendiri memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon tentang APBD Tahun Anggaran 2027 serta pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kota Cirebon.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Umar S. Klau, mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, potensi CSR di Kota Cirebon sebenarnya berada pada kisaran Rp10 miliar hingga Rp20 miliar. Namun, data laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) tahun 2025 menunjukkan realisasi serapan CSR baru mencapai sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Baca Juga:Ancaman Hidrometeorologi, Seluruh 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Resmi Tetapkan Status Siaga Darurat BencanaGanasnya Cuaca Ekstrem: Angin Kencang Hantam Desa Sukadana Cirebon, Semangat Gotong Royong Jadi Penyelamat
Menurut Umar, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang terlalu bertumpu pada APBD perlu diimbangi dengan terobosan pendanaan non-APBD, baik melalui skema hibah luar negeri maupun dukungan CSR perusahaan. Meski demikian, ia menekankan bahwa upaya mengoptimalkan CSR harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan transparansi informasi kepada masyarakat.
”Kita sudah punya Perda Nomor 12 Tahun 2014 berkaitan dengan Tim Fasilitasi CSR. Ini kami minta dari awal agar dikonsolidasikan betul,” kata Umar S. Klau dalam pandangan umum fraksinya.
Menanggapi evaluasi dari parlemen daerah tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menilai bahwa besaran kontribusi CSR tidak dapat disamaratakan atau dipatok berdasarkan capaian pada periode sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kemampuan setiap pelaku usaha untuk menyalurkan CSR sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi serta kapasitas finansial masing-masing perusahaan.
”Kalau ekonominya seperti ini, tidak mungkin CSR-nya seperti tahun lalu. Saya juga tidak tahu besarannya,” ujar Effendi Edo kepada wartawan usai rapat paripurna.
