KABUPATEN CIREBON — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon mengambil langkah proaktif untuk menggenjot tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan administratif masyarakat. Berkolaborasi secara lintas sektor dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Cirebon II Ciledug, Denpom III/Siliwangi, serta Jasa Raharja, Bapenda menggelar layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem jemput bola.
​Inisiatif pelayanan publik terpadu ini dipusatkan di Lapangan PG Tersana Baru, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi di wilayah timur ini didasarkan pada strategi memperluas akses pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak maupun waktu untuk mendatangi langsung kantor Samsat induk.
​Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani, ST., M.MM., menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai solusi taktis guna mendongkrak optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak kendaraan. Menurutnya, hambatan geografis dan kesibukan harian kerap menjadi alasan klasik warga menunda kewajiban perpajakan kendaraan mereka.
Baca Juga:Prestasi Gemilang, Dinkes Kabupaten Cirebon Sabet Penghargaan Nasional Pelayanan KB Terbaik Regional BaratKDM Sebut Cirebon Kini Bukan Hanya Kota Udang, tetapi Juga Kota Pahlawan
​“Melalui pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, kami berharap kesadaran warga semakin tinggi sekaligus menekan angka tunggakan pajak kendaraan di Kabupaten Cirebon. Perlu diingat bahwa setiap rupiah pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat akan kembali seutuhnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah,” ungkap Anne.
​Selain mempermudah proses pembayaran pajak tahunan secara langsung, dalam giat layanan gabungan ini Bapenda bersama instansi mitra juga memberikan daya tarik tambahan berupa souvenir khusus bagi para wajib pajak yang tertib menunaikan kewajibannya di lokasi kegiatan. Para petugas di lapangan juga disiagakan secara khusus untuk membimbing, memberikan solusi atas kendala administratif kendaraan, sekaligus mengedukasi warga terkait kemudahan opsi pembayaran berbasis digital yang kini dapat diakses secara mandiri dari genggaman.
​Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan daerah, inovasi jemput bola ini mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan publik yang lebih humanis dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (customer-centric). Pendekatan kolaboratif lintas instansi terbukti efektif memangkas birokrasi yang kaku, sehingga masyarakat merasa dirangkul alih-alih dibebani oleh aturan formal.
