Menanggapi wacana moratorium atau penghentian sementara izin usaha THM baru di kawasan tersebut, DPRD menilai langkah ekstrem itu belum menjadi kebutuhan mendesak. Kunci utama penataan kawasan bisnis saat ini dinilai terletak pada ketegasan pengawasan dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.
“Moratorium belum dibutuhkan saat ini. Yang jauh lebih krusial adalah peningkatkan intensitas pengawasan, pengendalian lapangan, serta penerapan aturan main yang tegas sesuai koridor hukum,” pungkas RHB.
DPRD berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pemilik usaha, dapat bersinergi secara konsisten. Dengan demikian, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Tuparev tetap bergairah tanpa mengorbankan supremasi hukum dan perlindungan terhadap generasi muda. (adv)