CIREBON — Komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan humanis kembali ditunjukkan oleh RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Rumah sakit pelat merah di wilayah timur Cirebon ini mengambil langkah proaktif dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat dan berbagai elemen lintas sektor, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan strategis yang dilangsungkan di lingkungan RSUD Waled tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), perwakilan Puskesmas, tokoh masyarakat, hingga unsur pemangku kepentingan lainnya.
Direktur RSUD Waled, dr. Deni Wirhana Surjono Sp.OG., Subsp.KFM, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial atau pemenuhan administratif, melainkan wadah esensial untuk menyerap kritik konstruktif serta mengevaluasi kualitas layanan kesehatan secara berkala.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Perkuat Pendidikan Kependudukan Lewat Inovasi Sekolah Siaga"Mobile Batching Plant", Solusi Pemprov Jabar untuk Pembangunan Jalan Desa di Wilayah Terpencil
“Kami ingin mendengar langsung masukan masyarakat agar pelayanan rumah sakit semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar dr. Deni saat memberikan keterangan.
Menurutnya, peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan kinerja internal rumah sakit semata. Diperlukan sinergi yang kokoh dan berkelanjutan antara pemerintah, tenaga medis, aparat kewilayahan, hingga masyarakat akar rumput agar sistem pelayanan kesehatan menjadi lebih terintegrasi dan responsif.
Tangani Isu BPJS Tak Aktif: Prioritaskan Pelayanan Medis
Dalam forum terbuka tersebut, salah satu isu krusial yang paling banyak disoroti adalah persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif akibat kendala tunggakan iuran. Menanggapi keresahan warga ini, dr. Deni menegaskan sikap tegas manajemen rumah sakit yang tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan prioritas pelayanan medis.
“Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama kami. Untuk persoalan administrasi kepesertaan BPJS, tentu perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak-pihak berwenang,” tegasnya.
Pihak RSUD Waled memastikan tidak akan tinggal diam atau lepas tangan. Rumah sakit tetap menyediakan ruang bantuan informasi serta pendampingan administratif guna memandu pasien agar tidak bingung menghadapi kendala status kepesertaan jaminan kesehatan mereka.
Tunggu Juknis MoU di Depok Bersama Gubernur Jabar
Menyinggung langkah jangka panjang dalam mengatasi persoalan administrasi tersebut, dr. Deni membeberkan kabar terbaru. Pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) di Depok bersama Gubernur Jawa Barat serta puluhan rumah sakit se-Jawa Barat.