CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil langkah progresif dalam memitigasi krisis sosial dan demografi masa depan. Melalui penguatan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pemkab Cirebon secara intensif membekali para pelajar dengan literasi komprehensif mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, hingga perencanaan kehidupan keluarga sejak dini.
Komitmen tersebut mengemuka dalam momentum verifikasi lapangan SSK Tingkat Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Penilaian tingkat nasional ini sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi daerah dalam menerjemahkan kebijakan makro kependudukan langsung ke dalam ruang-ruang kelas.
Bupati Cirebon, Imron, yang hadir langsung menyambut tim verifikasi nasional, memberikan apresiasi mendalam atas konsistensi dan kreativitas pihak sekolah. Menurutnya, integrasi isu kependudukan ke dalam kurikulum bukan sekadar upaya administratif demi memenangkan kompetisi, melainkan investasi moral jangka panjang untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh.
Baca Juga:"Mobile Batching Plant", Solusi Pemprov Jabar untuk Pembangunan Jalan Desa di Wilayah TerpencilBus Persib U-18 Diserang dan Dijarah Oknum Suporter di Rest Area Batang, Manajemen Tempuh Jalur Hukum
“Sekolah ini bukan sekadar mengikuti kompetisi, tetapi telah membuktikan peran nyatanya sebagai pionir dan percontohan Sekolah Siaga Kependudukan, baik di tingkat Kabupaten Cirebon maupun Jawa Barat,” ujar Bupati Imron di hadapan tim penilai.
Dari perspektif sosiologis, langkah strategis ini dinilai sebagai respons taktis atas tantangan bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan pendidikan karakter dan kesadaran kependudukan yang matang, bonus demografi dikhawatirkan berubah menjadi beban sosial. Oleh karena itu, Pemkab Cirebon tidak berjalan setengah-setengah. Keberlanjutan program ini telah dikukuhkan melalui payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SSK, yang disandingkan dengan regulasi pencegahan perkawinan anak serta Grand Design Pembangunan Kependudukan 2021–2045.
Di lapangan, SMPN 2 Palimanan membuktikan bahwa isu kependudukan dapat diajarkan secara aplikatif dan menyenangkan. Sekolah ini sukses menyisipkan materi pembangunan keluarga ke dalam 11 mata pelajaran sekaligus. Tak hanya itu, sejumlah terobosan kreatif turut dihadirkan, seperti pendirian Pojok Kependudukan, optimalisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), inovasi “Jati Gemar” yang melibatkan kolaborasi aktif orang tua, hingga gerakan perluasan praktik baik bertajuk Sedulur Sinau Kependudukan (SDSK) bagi sekolah-sekolah sekitar.