Pendekatan operasi kali ini tidak hanya berfokus pada penangkapan kurir atau pengguna di tingkat bawah (street-level dealers), melainkan juga melacak aliran dana (follow the money) guna menjangkau para bandar besar melalui penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sorotan Komisi III DPR: Bersih-Bersih Internal dan Pemulihan Kawasan
Langkah masif Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menyatakan dukungannya terhadap keberanian Polri menggempur kantong-kantong narkoba secara terbuka dan serentak di berbagai daerah. Namun, Parta mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada ketegasan dalam pembersihan internal institusi kepolisian dari oknum beking.
“Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas gebrakan cepat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Namun, penegakan hukum ini harus berlaku tegak lurus dan keras ke dalam. Jangan sampai ada oknum pejabat atau aparat yang justru menjadi pelindung jaringan narkoba. Jika internal bersih, penyelesaian kasus dari tingkat bandar hingga pemiskinan sindikat akan berjalan efektif,” tegas Parta dalam keterangannya di Gedung DPR, Jakarta.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Siagakan RSUD untuk Layanan Berobat Gratis Pasien Yang Menunggak BPJSBelum Ada Tersangka, Kasus Kematian Istri Dokter di Babakan Gebang Jadi Sorotan Warga
Transformasi Kampung Narkoba Menjadi Kawasan Aman
Di luar penindakan hukum, operasi skala nasional ini mengusung perspektif baru terkait pemulihan sosial (restorative community development). Pemerintah bersama Polri dan BNN berkomitmen menindaklanjuti penggerebekan ini dengan langkah rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan, serta mengintervensi kawasan terdampak agar bertransformasi menjadi kampung tangguh dan produktif.
Langkah terpadu ini diharapkan dapat meruntuhkan stigma kawasan kelam sekaligus menutup ruang gerak bagi pemulihan jaringan sindikat narkotika di masa mendatang. (dbs/red)