Di sisi lain, pihak internal pemasyarakatan sebelumnya sempat memberikan klarifikasi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar), Yudi Suseno, berdalih bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Ombudsman merupakan kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang di dalamnya berdiri sejumlah rumah dinas jabatan lengkap dengan Surat Keputusan (SK) resmi. Kendati demikian, Kakanwil Ditjenpas Jabar menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mendalami dinamika serta dugaan ketidaksesuaian di area asimilasi tersebut untuk diproses secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
Temuan Ombudsman sendiri sebelumnya mengungkap klasifikasi kamar di kluster tersebut menyerupai penginapan komersial dengan berbagai tingkatan fasilitas. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati, membeberkan bahwa terdapat standarisasi kamar mulai dari tipe suite, deluxe, hingga superior di dalam kawasan lapas.
Melalui pembukaan akses investigasi seluas-luasnya bagi media dan keterlibatan langsung tim pengawas khusus, pemerintah berharap tabir di balik polemik Lapas Cibinong ini dapat tersingkap secara terang-benderang. Kasus ini sekaligus dijadikan momentum strategis oleh Kementerian Imipas untuk mengevaluasi dan melakukan pembenahan total atau penertiban di berbagai lapas di Indonesia agar integritas sistem pemasyarakatan tetap terjaga. (red/dbs)