JAKARTA — Kepungan musim kemarau panjang telah membawa dampak multidimensional yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat di berbagai daerah, salah satunya ditandai oleh krisis air bersih berkepanjangan yang melanda wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Menghadapi situasi darurat di mana ribuan warga kesulitan mendapatkan air layak konsumsi akibat sumber-sumber air yang mengering, lembaga legislatif tinggi negara tidak tinggal diam. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas mendesak pemerintah pusat dan jajaran pemerintah daerah untuk bersinergi melakukan penanganan secara komprehensif, terstruktur, dan serius guna menanggulangi bencana kekeringan yang kian meluas ini.
Merespons jeritan warga yang terdampak langsung oleh krisis air tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah taktis dengan turun langsung meninjau kantong-kantong wilayah terparah di Cirebon. Menurut keterangan dari web resmi DPR RI, Peninjauan lapangan yang dilakukan beberapa waktu lalu itu sekaligus menjadi momentum penyaluran bantuan darurat berupa armada mobil tangki air bersih serta penyediaan toren penampungan.
Baca Juga:Tuntut Keadilan Ekonomi dan Pemberdayaan Wilayah, Massa Geruduk PT Dynamic Design Indonesia di PabedilanCoreng Wajah Pers di Institusi Pendidikan, PWI Jabar Kutuk Keras Aksi Arogan Oknum Wartawan di SDN 2 Sukaraja
“Terkait dengan kekeringan, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya dan langsung turuh ke daerah terdampak” kata Saan saat Konferensi Pers pasca Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dari perspektif kebijakan penanggulangan bencana, DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota agar distribusi bantuan air bersih tidak bersifat lamban atau sporadis. Saan menegaskan bahwa parlemen akan terus mengawal dan menuntut adanya akselerasi penanganan demi menjamin hak dasar masyarakat atas air terpenuhi di tengah cuaca ekstrem.
“Seperti hari Minggu yang lalu, pimpinan DPR ke Cirebon, memang itu daerah yang sangat berdampak, beserta dengan Dirjen SDA sumber daya air, bahkan juga dengan semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.
Lebih lanjut, esensi penanganan krisis air di Kabupaten Cirebon tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran bantuan darurat temporer. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait kini didorong untuk segera merumuskan formula jangka panjang, mulai dari pembangunan infrastruktur sumur dalam hingga pipanisasi terpadu agar warga tidak lagi menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya.