Menurutnya, hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M akan menjadi salah satu dasar dalam menyusun struktur biaya untuk musim haji berikutnya. Pemerintah memastikan setiap kebijakan akan dibahas secara terbuka dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan jemaah.
Pemerintah juga akan terus mengupayakan optimalisasi berbagai komponen pembiayaan agar peningkatan biaya layanan tidak sepenuhnya berdampak pada besaran biaya yang harus ditanggung calon jemaah.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan haji yang semakin baik dengan biaya yang wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap formulasi yang disusun nantinya mendapat persetujuan DPR,” pungkasnya. (red)