JAKARTA — Langkah konkret dalam membentengi birokrasi dari praktik korupsi terus digalakkan di tingkat nasional. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menghadiri langsung peluncuran Program Nasional E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas yang digelar di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026). Kehadiran orang nomor dua di Jawa Barat ini menegaskan komitmen kuat Pemprov Jabar dalam mendukung terciptanya ekosistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan inisiatif strategis yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Platform pembelajaran digital ini dirancang khusus untuk memperkuat fondasi budaya integritas di kalangan abdi negara di seluruh penjuru Indonesia. Melalui sistem yang adaptif, para ASN kini dapat mengakses materi pencegahan korupsi, etika pemerintahan, tata kelola yang baik (good governance), hingga internalisasi nilai-nilai moralitas secara mandiri, fleksibel, dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi berbasis digital ini. Ia menilai platform tersebut merupakan modal krusial bagi peningkatan kapasitas moral ASN dalam mengarungi tantangan pelayanan publik yang kian kompleks.
Baca Juga:Pastikan Transparansi Anggaran, Kecamatan Babakan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Cangkuang Tahap ILibur Sekolah Picu Krisis Bayar Utang, Pengelola SPPG Jatim Berharap Ada Kejelasan
“Melalui platform ini, ASN diharapkan tidak hanya sekadar meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi benar-benar menumbuhkan kesadaran antikorupsi yang fundamental. Nilai-nilai integritas ini harus diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ini adalah fondasi utama kita dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Erwan seusai acara.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penguatan integritas di tubuh birokrasi bukanlah formalitas di atas kertas atau sekadar kepatuhan mekanis terhadap aturan yang berlaku. Lebih dari itu, variabel integritas berkaitan erat dengan mutu pelayanan yang diterima masyarakat serta arah masa depan bangsa.
“Ini bukan lagi sebatas berbicara tentang regulasi integritas, melainkan esensi dari kualitas pelayanan publik yang prima, efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta fondasi bagi masa depan Indonesia,” tegas Setyo.
Setyo menambahkan, secanggih apa pun perbaikan regulasi dan penguatan sistem tata kelola yang dibangun pemerintah, semuanya akan berujung sia-sia tanpa adanya transformasi perilaku dari sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui e-learning ini menyasar akar rumput birokrasi agar perubahan paradigma terjadi secara masif.