Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas dedikasi kolektif yang melibatkan seluruh elemen kota.
“Alhamdulillah, Kota Cirebon kembali mengukir prestasi emas di panggung nasional. Dalam ajang Kemendagri Awards 2026, kami berhasil memperoleh penghargaan Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali dengan insentif Rp3 miliar. Capaian ini bukan sekedar piala, melainkan manifestasi nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh elemen dalam menjaga harga pokok serta melindungi daya beli warga kita,” ujar Effendi Edo dalam keterangannya.
Ia menambahkan, “Penghargaan ini adalah milik bersama—terima kasih kepada jajaran Pemkot, Forkopimda, Bank Indonesia, BPS, pelaku usaha, hingga para petani, nelayan, dan pedagang. Ini menjadi bahan bakar motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan kebijakan ekonomi yang sehat, adil, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Cirebon.”
Baca Juga:Badai Korupsi Makan Bergizi Gratis: ICW Desak BGN Dibubarkan, JPPI Minta Evaluasi TotalDongkrak Ekonomi Pesisir, DKPP Cirebon Bidik 7 Lokasi Baru Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027
Secara nasional, pemberian dana insentif ini dirancang untuk menstimulus kompetisi positif antardaerah agar terus berinovasi dalam menelurkan kebijakan ekonomi lokal. Rentang alokasi insentif yang diberikan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, yang didistribusikan ke daerah-daerah dengan komitmen fiskal terbaik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Berdasarkan data Kemendagri, pada kategori Kota, Kota Cirebon memimpin di peringkat pertama (Rp3 miliar), disusul oleh Kota Sukabumi di peringkat kedua (Rp2 miliar), dan Kota Probolinggo di peringkat ketiga (Rp1 miliar).
Acara penganugerahan ditutup dengan sesi foto bersama antara Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi 4 DPR RI, dan para kepala daerah berprestasi. Kehadiran jajaran legislatif dalam penyampaian alokasi anggaran ini menegaskan berjalannya fungsi checks and balances yang optimal, sekaligus memberikan dukungan politik yang kuat terhadap sistem penganggaran berbasis prestasi (merit-based budgeting) di Indonesia. Sistem pemberian fiskal ini secara langsung menetapkan standar (benchmark) baru bagi pola tata kelola pemerintahan daerah ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis. (rif)