Meskipun terbentur keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Cirebon menjamin sektor infrastruktur jalan tetap ditempatkan sebagai program prioritas utama dalam tahun anggaran ini. Komitmen ini dibuktikan dengan lonjakan signifikan pada pagu anggaran jalan yang sebelumnya hanya berkisar antara Rp125 miliar hingga Rp130 miliar, kini meroket menjadi Rp240 miilar. Dari total anggaran yang tersedia, Dinas PUTR akan mengalokasikan sekitar 78 persen khusus untuk proyek pembangunan fisik dan rehabilitasi jalan, sementara 22 persen sisanya didistribusikan untuk sektor pengelolaan sumber daya air (SDA) serta pemenuhan kebutuhan teknis penunjang lainnya.
Pihak Dinas PUTR memastikan bahwa seluruh paket pekerjaan fisik di lapangan direncanakan mulai berjalan serentak pada bulan Juli 2026 mendatang. Hingga saat ini, proses perencanaan matang serta penandatanganan kontrak kerja dipastikan sudah rampung dan tersistem dengan baik di dalam sistem perencanaan daerah, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan pengerjaan.
Merespons transparansi tersebut, Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv Qorib, memberikan apresiasi sekaligus menyatakan bahwa RDP ini menjadi momentum krusial agar masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi yang utuh mengenai kondisi riil keuangan daerah. Pengawalan ketat terhadap realisasi proyek ini dipandang esensial guna mencegah adanya potensi penyelewengan di lapangan.
Baca Juga:Iduladha 2026, Distan Cirebon Pastikan Sapi Kurban 1 Ton dari Presiden Prabowo DisembelihDi Balik Merahnya Daging Kurban: Menjaga Nafas Berkah dari Kerusakan Senyap
“Kami dari FORMASI berkomitmen penuh untuk terus mengawal pergerakan anggaran ini dari hulu ke hilir. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana yang telah direncanakan ini benar-benar dikonversi menjadi jalan yang mulus dan digunakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan dan pemenuhan hak-hak publik,” tegas Adv Qorib saat ditemui wartawan usai rapat resmi tersebut.
Menutup jalannya forum, FORMASI Cirebon juga mendesak pemerintah agar seluruh mata rantai penganggaran, penentuan skala prioritas wilayah, hingga eksekusi tender proyek dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi politik praktis yang merugikan masyarakat luas. Lembaga swadaya tersebut berkomitmen menjaga konsistensi fungsi kontrol sosial mereka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Cirebon yang bersih, transparan, akuntabel, dan mengedepankan asas keadilan sosial bagi seluruh warga, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang terdampak kerusakan jalan paling parah. (rif/dbs)