Edo secara diplomatis menepis isu miring tersebut dengan menekankan bahwa perombakan jabatan ini murni didasarkan pada prinsip profesionalisme dan merit system. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil bukanlah hasil preferensi pribadi atau kepentingan tertentu, melainkan evaluasi objektif terhadap kinerja, kualifikasi, dan integritas para ASN.
“Semua keputusan berdasarkan evaluasi objektif. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga profesionalisme birokrasi. Kami tidak bisa sembarangan, karena setiap pengisian jabatan harus melalui tahapan seleksi ketat dan mendapatkan restu teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat,” tambah Edo.
Komitmen Antikorupsi dan Jabatan Lowong
Dalam pidato arahannya, Wali Kota Edo juga mengirimkan pesan keras mengenai integritas. Ia menjamin bahwa di masa kepemimpinannya, praktik jual-beli jabatan telah dihapuskan. Ia bahkan menantang masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik transaksional dalam mutasi tersebut.
Baca Juga:Tekan Angka Pengangguran, Disnaker Kabupaten Cirebon Perkuat Sinergi Lulusan SMK dan Dunia IndustriGebrakan Mutasi Pemkot Cirebon: Iing Daiman Resmi Jabat Sekda, Puluhan Pejabat Eselon Bergeser
Terkait teknis pelaksanaan, Edo membeberkan bahwa dari 18 nama yang diusulkan ke pusat, tidak semuanya mendapatkan lampu hijau dari BKN karena kendala teknis. Hal ini menyebabkan beberapa posisi strategis masih dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), termasuk jabatan di Dinas Pendidikan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Sudah tidak ada lagi jual-beli jabatan. Jika ada yang mencoba, laporkan, kami akan tindak tegas,” pungkas Edo sembari memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah untuk memastikan seluruh perangkat daerah tetap solid bergerak dalam satu visi pelayanan publik, meskipun di tengah isu miring yang berkembang. (rif/dbs)