BANDUNG — Dinamika penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 memasuki babak krusial menjelang tenggat pengumuman resmi. Pembahasan upah minimum di provinsi terpadat di Indonesia ini memantik perhatian luas setelah muncul usulan kenaikan signifikan hingga menyentuh kisaran Rp 3 juta atau naik sekitar 29,44 persen dibandingkan tahun berjalan, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan proses penetapannya hampir rampung.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pembahasan besaran UMP Jawa Barat 2027 sudah berada di tahap akhir dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub). Ia menegaskan bahwa perumusan kebijakan pengupahan mengacu pada aturan pemerintah, namun tidak berhenti pada angka semata.
Menurut Dedi, kenaikan pendapatan pekerja harus dibarengi dengan terjaganya produktivitas tenaga kerja serta stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar daya beli buruh benar-benar meningkat secara nyata di lapangan.
Baca Juga:Polisi Gagalkan Pemberangkatan 22 Calon Tentara Bayaran Rusia di Bogor, Dua Koordinator DiringkusData Nelayan Capai 100 Persen, Cirebon Jadi Percontohan Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran
“Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/11/2026).
“Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran,” ujarnya menambahkan mengenai pentingnya menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.
Penetapan UMP Jawa Barat 2027 sendiri berlangsung di tengah tenggat nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menargetkan penetapan UMP 2027 di berbagai daerah rampung paling lambat Sabtu (21/11/2026), setelah melalui pembahasan bersama dewan pengupahan, serikat pekerja, dan unsur pengusaha seperti Apindo dan Kadin.
“Tanggal 21 sesuai arahan, sekarang sudah ditetapkan di tingkat nasional oleh Menteri Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan, kemudian serikat buruh, dan pengusaha, Apindo dan Kadin, sudah ada rumusannya,” kata Tito seusai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Di sisi lain, kalangan pekerja memandang proses perumusan tahun ini membawa pergeseran pendekatan yang patut dicermati. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai meninggalkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan beralih secara bertahap menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
