KABUPATEN CIREBON – Persoalan klasik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap tersendat di tingkat akar rumput kini menemukan titik balik di pesisir utara Jawa Barat setelah Pemerintah Kabupaten Cirebon menuntaskan validasi data nelayan hingga menyentuh angka 100 persen. Capaian pendataan yang menyeluruh tersebut menjadikan Cirebon sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam menata ulang akurasi penerima subsidi energi demi memperlancar aktivitas melaut warga.
Bupati Cirebon Imron menuturkan bahwa pemutakhiran data secara tuntas itu tidak lahir secara instan, melainkan buah dari kerja kolektif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, serta perangkat daerah yang membidangi sektor perikanan. Sinergi lintas elemen di lapangan dinilai krusial agar identitas maupun jumlah pelaku usaha perikanan terpotret secara presisi tanpa kekeliruan administrasi.
“Kami bekerja sama dengan para kuwu (kepala desa), ketua nelayan dan dinas terkait. Alhamdulillah, semuanya bersatu sehingga data nelayan kita mencapai 100 persen,” kata Imron di Cirebon, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga:Iming-iming Gaji Rp25 Juta Berujung Penahanan di Korea, Polisi Bongkar Praktik TPPO di IndramayuTemuan Posko di Bogor Warnai Langkah Bareskrim Usut Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo
Menurut Imron, sekitar 17.000 nelayan di Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan negara, terutama jaminan kemudahan akses BBM bersubsidi yang menjadi komponen biaya utama dalam setiap operasi penangkapan ikan di laut.
Meski validitas data sudah mencapai tingkat maksimal saat ini, Imron mengingatkan jajaran pemerintahan desa dan pengurus kelompok nelayan agar tidak berhenti melakukan pembaruan berkala. Dinamika jumlah maupun identitas nelayan di tiap wilayah pesisir perlu terus dipantau agar perubahan situasi di lapangan langsung terakomodasi dalam basis data.
“Para kuwu harus selalu mengantisipasi perubahan data agar tetap valid. Dengan begitu, bantuan yang diberikan pemerintah bisa diterima oleh nelayan yang memang berhak,” tegas Imron.
Dari perspektif kebijakan lintas sektor di tingkat pusat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai penyatuan dan validasi data nelayan merupakan fondasi utama untuk membenahi tata kelola BBM bersubsidi yang selama ini belum terserap secara optimal. Ia mengungkapkan bahwa dari total kuota BBM bersubsidi bagi nelayan sebesar 2,25 juta kiloliter pada 2025, realisasi penyalurannya baru berada di kisaran 747.500 kiloliter.
